Prosedur Penyitaan

Prosedur penyitaan di dalam KUHAP erat hubungannya dengan pembuktian, oleh sebab itu harus ada pembatasan dan aturan yang tegas supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dari penegak hukum sehingga tidak terjadi rekayasa alat bukti yang dapat merugikan tersangka. Karena tidak semua orang yang dipenjara adalah orang yang bersalah dan tidak semua orang yang tidak dipenjara adalah orang yang tidak bersalah.
Pengertian Penyitaan dalam KUHAP Pasal 1 Butir 16 ialah “Penyitaan adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”
Oleh sebab itu penyitaan guna kepentingan Acara Pidana dilakukan dengan cara yang diatur oleh Undang- undang, antara lain harus ada izin Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi dalam keadaan sangat perlu dan mendesak apabila penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin meminta izin Ketua Pengadilan terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda yang bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan setempat guna mendapatkan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2), ditafsirkan menurut pendapat penulis, apabila tidak disetujui Ketua Pengadilan Penyitaan harus dibatalkan.
Benda yang dapat disita sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) butir a KUHAP, adalah ‘’benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau dari hasil dari tindak pidana.”
Benda-benda lain yang dapat disita, ialah sebagai berikut:
1.    Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkan, diatur dalam Pasal 9 ayat 1 butir b KUHAP.
2.    Benda yang dipergunakan untuk menghalangi- halangi Penyidik Delik (tindak Pidana) diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Butir c KUHAP.
3.    Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan delik pasal diatur dalam Pasal 39  ayat 1 butir d KUHAP.
4.    Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan, diatur dalam Pasal 39 ayat 1 butir e KUHAP.
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, apabila dipenuhi persyaratan butir 1 sampai 5 di atas, diatur dalam pasal 39 ayat (2) KUHAP.
Tindak pidana yang tertangkap tangan diberlakukan penyitaan, diatur dalam pasal 40 KUHAP “dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda atau alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.” Selain itu diatur dalam Pasal 41 KUHAP, “dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut, diperuntukan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya,  dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawaban atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan.”
Dalam pasal 43 KUHAP diatur “penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali undang-undang menentukan lain.” 
Mengenai penyimpanan benda sitaan di dalam  rumah penyimpanan benda sitaan negara, diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan selama belum ada  rumah penyimpanan benda sitaan negara dapat dilakukan penyimpanan pada Kantor Kepolisian Negara RI, kantor Kejaksaan Negeri, gedung bank pemeritah dan dalam keadaan memaksa di dalam tempat penyitaan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Kemudian diatur tentang pemeliharaan dan penyelesaian benda-benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan atau biaya penyimpanan terlalu tinggi, maka benda-benda semacam itu jika masih di tangan penyidik  atau penuntut umum, dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Apabila sudah di tangan pengadilan, dapat dilakukan hal yang sama oleh penuntut umum dengan izin hakim yang menyidangkan perkara tersebut, diatur dalam Pasal 45 ayat 3 KUHAP.
Mengenai benda sitaan yang bersifat terlarang seperti narkotika, disediakan untuk dirampas untuk negara atau dimusnakan, diatur dalam pasal 45 ayat 4 KUHAP.
Penyitaan dapat berakhir berdasarkan Hukum Acara Pidana :
1.    Penyitaan dapat berakhir sebelum ada putusan hakim.
a.    kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
b.    perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti, atau tidak merupakan delik.
c.    perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali benda tersebut diperoleh dari suatu delik atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu delik.
2.    Penyitaan berakhir setelah ada putusan hakim, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam keputusan tersebut, kecuali kalau benda tersebut menurut putusan hakim dirampas untuk negara, untuk dimusnakan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti untuk perkara, diatur dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP.
Demikianlah prosedur penyitaan menurut kitab Undang- undan Hukum Acara Pidana. 
Selain itu diatur pula penyitaan bersifat khusus, antara lain :
1.    undang-undang tindak pidana ekonomi.
2.    undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
3.    undang- undang lalu lintas devisa.


Penulis adalah praktisi hukum, tinggal di Tanjungpandan. Bagikan

Berita Terkait Lainnya :



Diposkan Oleh Publisher Pada bln/tgl/thn 6/14/2011 Terima Kasih Atas kepercayaan anda,berkat pembaca sekalian maka Trawang.com tetap Ada Bersama Masyarakat Belitung

Baca Juga

© Copyright 2012 Hak Cipta Konten Oleh Trawang Media Group yang dilindungi UU 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta